Kamis, 02 Juli 2015
Rabu, 24 Juni 2015
Presiden dalam Seragam Militer
Presiden Jokowi dalam seragam militer, janggal ? Sah sah saja jika Presiden memang sedang mengikuti kegiatan di lingkungan militer, tapi lain ceritanya jika Presiden sedang menerima tamu negara dalam acara resmi. Pertanyaannya adalah dalam konteks apa Presiden mengenakan pakaian tersebut ? Betul bahwa Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, tapi Presiden tetaplah warga sipil dan Presiden tetap harus mengenakan busana warga sipil justru untuk menunjukkan bahwa militer tunduk di bawah pemerintah yang sipil tersebut. (kartun diambil dari Mingguan Tempo edisi 28 Juni 2015)
Rabu, 15 April 2015
Terpidana Mati Hidup Mewah di Penjara
Aneh bin ajaib, seorang terpidana mati bernama Freddy, yg seharusnya bertobat karena sudah divonis mati,malah di penjara, hidup enak seperti di hotel, bahkan masih bisa mengendalikan bisnis narkobanya dari penjara.
Hal ini semakin membuktikan bahwa di negeri mimpi ini, apapun bisa dibeli. Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM harusnya malu (jika masih punya malu).
Kartun diambil dari Harian Indopos edisi Rabu, 15 April 2015.
.
Hal ini semakin membuktikan bahwa di negeri mimpi ini, apapun bisa dibeli. Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM harusnya malu (jika masih punya malu).
Kartun diambil dari Harian Indopos edisi Rabu, 15 April 2015.
.
Kamis, 26 Maret 2015
Jokowi vs Megawati
Pasca Pilpres lalu yg dimenangkan oleh Joko Widodo, rakyat Indonesia boleh merasa bergembira dan berharap banyak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik, karena kita mengenal karakter pak Jokowi yang merakyat, terbuka, sederhana dan tulus.
Tapi apa yg terjadi kemudian tidak sesederhana itu. Menjadi presiden tidak kemudian pak Joko Widodo bisa bebas menjalankan kebijakan dan keputusan yg pro rakyat. Sistem demokrasi kita mengharuskan adanya dukungan dari partai politik, dalam hal ini Jokowi didukung oleh PDI P.
Alhasil Megawati selaku Ketua Umum PDI P memegang peranan yg sangat penting dan kuat, bahkan seolah-olah membayang-bayangi presiden dan mempunyai kekuatan menekan presiden untuk mengambil kebijakan sejalan dengan kebutuhan partai.
Gambar di bawan ini mungkin bisa memperlihatkan kondisi tersebut. (gambar diambil dari Harian Koran Tempo, edisi 27 Maret 2015).
Tapi apa yg terjadi kemudian tidak sesederhana itu. Menjadi presiden tidak kemudian pak Joko Widodo bisa bebas menjalankan kebijakan dan keputusan yg pro rakyat. Sistem demokrasi kita mengharuskan adanya dukungan dari partai politik, dalam hal ini Jokowi didukung oleh PDI P.
Alhasil Megawati selaku Ketua Umum PDI P memegang peranan yg sangat penting dan kuat, bahkan seolah-olah membayang-bayangi presiden dan mempunyai kekuatan menekan presiden untuk mengambil kebijakan sejalan dengan kebutuhan partai.
Gambar di bawan ini mungkin bisa memperlihatkan kondisi tersebut. (gambar diambil dari Harian Koran Tempo, edisi 27 Maret 2015).
Selasa, 24 Februari 2015
Polisi Kotor Sahabat Koruptor, Sarpin mendukung ?
Saya yakin siapapun yang masih punya hati nurani dan akal sehat, bisa melihat sendiri pihak mana yg benar dan pihak mana yg dianiaya dalam kisruh KPK vs Polri. Bahwa seorang Jenderal Polisi mempunyai rekening gendut hingga puluhan Milyar rupiah bukan hal sepele. Yang bersangkutan harus bisa menjelaskan dari mana uang itu didapat. Sebab angkat itu tidak wajar, jika dibandingkan dengan gaji yang diterimanya sebagai Jenderal Polisi.
Tindakan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai terdakwa korupsi saya kira wajar, jika memang bersih dan tidak terlibat korupsi semestinya Budi Gunawan bisa membuktikan dengan mudah, dari mana asal kekayaannya yang puluhan Milyar tersebut.
Kisruh KPK vs Polri ini menjadi janggal ketika ada usaha-usaha untuk membungkam KPK dengan memperkarakan pimpinan KPK dengan berbagai kasus lama yg sebetulnya sudah selesai.Tambah janggal lagi ketika Hakim Sarpin mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan dan memutuskan bhw penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah. Salah satu argumen janggal Sarpin, bahwa Budi Gunawan bukanlah seorang penegak hukum.
Kartun diambil dari Mingguan Tempo, edisi 23 Februari 2015. (ratusan penjahat, koruptor, begal, perampok dsb bersorak senang)
Tindakan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai terdakwa korupsi saya kira wajar, jika memang bersih dan tidak terlibat korupsi semestinya Budi Gunawan bisa membuktikan dengan mudah, dari mana asal kekayaannya yang puluhan Milyar tersebut.
Kisruh KPK vs Polri ini menjadi janggal ketika ada usaha-usaha untuk membungkam KPK dengan memperkarakan pimpinan KPK dengan berbagai kasus lama yg sebetulnya sudah selesai.Tambah janggal lagi ketika Hakim Sarpin mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan dan memutuskan bhw penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah. Salah satu argumen janggal Sarpin, bahwa Budi Gunawan bukanlah seorang penegak hukum.
Kartun diambil dari Mingguan Tempo, edisi 23 Februari 2015. (ratusan penjahat, koruptor, begal, perampok dsb bersorak senang)
Minggu, 25 Januari 2015
Cicak vs Buaya Jilid II
Rakyat Indonesia yang selama ini berharap banyak pada Presiden baru bp Jokowi, boleh kecewa pada beliau karena kebijakan pak Jokowi terkait pencalonan Kapolri baru, yg ternyata sarat masalah. Bahwa ternyata pak Jokowi tidak banyak berbeda dengan SBY dalam soal ini, tidak tegas dan tidak jelas.
Dan seperti biasa, hal itu menjadi santapan para artis kreatif. Kritik disampaikan melalui berbagai macam gambar dan kartun.
Langganan:
Postingan (Atom)